BUNTOK – Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI sekaligus Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A., meminta seluruh jajaran humas di lingkungan Kemenag bergerak cepat memahami arah kebijakan lembaga. Humas dituntut tak sekadar jadi pelapor kegiatan, tetapi juga peka menangkap isu-isu krusial publik, termasuk dinamika pengelolaan zakat dan wakaf.

Pesan tersebut disampaikan Kamaruddin saat membuka webinar penguatan tata kelola kehumasan bertajuk Kemenag Avengers, Rabu (19/8/2026).

Kamaruddin menilai, peran humas sangat vital dalam menjembatani informasi program prioritas Kemenag kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap Asta Protas menjadi modal utama agar narasi yang disampaikan ke publik tepat sasaran dan berbobot.

"Humas Kemenag harus paham betul Asta Protas. Bukan cuma itu, harus peka juga menangkap info dan perkembangan terbaru di bidang zakat maupun wakaf untuk disebarluaskan dengan cara yang baik dan mudah dipahami," ujar Kamaruddin.

Ia menambahkan, isu zakat dan wakaf langsung menyentuh kepentingan umat. Jika humas mampu mengemas informasi tersebut secara transparan dan menarik, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana keagamaan akan meningkat pesat.

Penguatan kapasitas humas ini disambut hangat oleh jajaran di daerah. Pelaksana pada Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Barito Selatan, H. Hapiji, yang turut menyimak webinar dari Buntok, menilai materi yang disajikan sangat relevan dengan kebutuhan komunikasi publik saat ini.

Menurut Hapiji, prinsip dasar kehumasan yang mengedepankan akurasi, kecepatan, validitas, serta pendekatan humanis adalah kunci utama menjawab tantangan arus informasi yang begitu cepat.

"Arahan agar Humas berfokus pada akurasi, kecepatan, validitas, dan pendekatan humanis ini jawaban atas tantangan komunikasi publik masa kini. Berita yang baik bukan sekadar menyampaikan fakta, melainkan bagaimana dampak fakta tersebut terasa langsung bagi masyarakat luas," ungkap Hapiji.

Melalui wadah Kemenag Avengers, para pengelola kehumasan di tingkat pusat hingga daerah didorong agar makin aktif, adaptif, dan responsif. Langkah ini diambil agar pesan-pesan keagamaan serta program pemerintah benar-benar sampai dan membawa manfaat nyata di tengah masyarakat.