Buntok (Humas) – Persiapan penilaian PMPZI di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan terus dimatangkan. Koordinator Pokja 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Mahmudin, mengajak tim menyiapkan kebutuhan dokumen sejak awal agar pembahasan PMPZI berikutnya lebih terarah.
Hal itu disampaikan Mahmudin saat memimpin rapat internal PMPZI Pokja 6 di Ruang Humas Kantor Kemenag Barsel, Kamis (8/10/2026). Rapat dimulai pukul 10.20 WIB dan diikuti Tim Ahli Abdul Wahid, operator H. Hapiji, serta anggota Yuberto Adil, Hj. Noor Atikah, Seventinus Ciliadi, Mira Santika, dan Koriwati.
Mahmudin mengatakan rapat internal tersebut menjadi ruang bagi tim untuk melihat kembali apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum rapat PMPZI yang dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang.
“Rapat ini sangat penting untuk kita mempersiapkan segalanya sebelum rapat PMPZI hari Senin besok,” kata Mahmudin.
Menurutnya, persiapan lebih awal akan membantu tim mengetahui bagian yang masih harus dikerjakan sehingga setiap anggota dapat menjalankan tugasnya dengan lebih jelas. Pembahasan kemudian diarahkan pada dokumen yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Tim Ahli PMPZI Pokja 6, Abdul Wahid, menjelaskan bahwa kerangka SOP, Standar Pelayanan (SP), dan maklumat pelayanan menjadi bagian yang perlu disiapkan terlebih dahulu.
“Yang paling penting kita buat dulu adalah kerangka SOP, SP, dan maklumat pelayanan.
Dari hasil rapat hari ini, besok Jumat Tim PMPZI Pokja 6 akan melanjutkan membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang Pokja 6,” jelas Abdul Wahid.
Abdul Wahid memberikan penjelasan mengenai kerangka dokumen yang perlu disusun. Pembahasan tersebut menjadi acuan awal bagi anggota untuk melanjutkan pekerjaan Pokja 6, terutama dalam menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan standar dan tata cara pelayanan.
Hj. Noor Atikah turut menyampaikan pendapat dalam pembahasan. Masukan tersebut menjadi bagian dari diskusi tim dalam melihat kebutuhan Pokja 6, khususnya hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dokumen pelayanan disusun dan dilengkapi.
Pendapat yang disampaikan Hj. Noor Atikah ikut memperkaya pembahasan rapat. Setiap masukan dicermati bersama agar bahan yang disiapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi PMPZI, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, H. Hapiji selaku operator turut memberikan tanggapan dalam rapat. Ia ikut membahas kebutuhan yang berkaitan dengan pekerjaan Pokja 6, terutama dalam proses menyiapkan dan mengelola bahan yang nantinya diperlukan dalam tahapan PMPZI.
Keterlibatan operator dalam pembahasan menjadi bagian penting karena sejumlah bahan yang disiapkan tim membutuhkan pengelolaan dokumen dan data secara tertib. Dengan demikian, pekerjaan Pokja 6 dapat dilanjutkan secara bertahap setelah rapat internal selesai.
Hasil rapat tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Tim PMPZI Pokja 6 untuk melanjutkan pekerjaan pada Jumat. Penyusunan SOP, Standar Pelayanan, maklumat pelayanan, serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik akan menjadi bagian dari pekerjaan lanjutan tim.
Rapat ditutup dengan pembagian perhatian terhadap pekerjaan yang perlu disiapkan sebelum rapat PMPZI berikutnya. Pokja 6 kini mulai mengurai kebutuhan dokumen satu per satu agar persiapan penilaian dapat berjalan lebih tertata dan pelayanan publik di lingkungan Kemenag Barsel memiliki dasar kerja yang jelas.
