Buntok (Humas) Upaya mencegah korupsi di lingkungan Kementerian Agama tidak cukup hanya dengan memahami aturan. Setiap proses kerja perlu memiliki pengendalian yang jelas agar potensi penyimpangan dapat dikenali dan dicegah sejak awal.
Hal itu menjadi perhatian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan H. Hairil Saleh Al Zainudin saat mengikuti Sosialisasi dan Asistensi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) secara daring, Rabu (12/8/2026), di Kantor Kemenag Barsel.
Dikatakan, materi tentang fraud dan IEPK menjadi bahan penting untuk melihat kembali bagaimana pengendalian risiko dijalankan dalam pekerjaan sehari-hari. Ia menilai pencegahan akan lebih mudah dilakukan jika setiap pegawai memahami titik rawan dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
“Pengendalian korupsi harus bisa kita lihat dalam pekerjaan sehari-hari, bukan hanya ketika ada pemeriksaan. Dari proses administrasi sampai pengambilan keputusan, setiap tahapan perlu kita jalankan dengan hati-hati dan sesuai ketentuan,” ujar H. Hairil Saleh.
Ia juga mengajak jajaran untuk menjadikan hasil sosialisasi sebagai bahan untuk memperbaiki cara kerja, terutama dalam mengenali potensi fraud sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Yang penting bagi kami adalah bagaimana materi ini bisa diterjemahkan menjadi kebiasaan kerja yang lebih tertib. Kalau ada celah yang berpotensi menimbulkan masalah, harus segera dikenali dan diperbaiki bersama,” katanya.
Sementara itu, Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. H. Moh. Isom, yang mewakili Inspektur Jenderal sekaligus membuka kegiatan, mengingatkan bahwa Kementerian Agama memiliki tanggung jawab yang luas karena pekerjaannya tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan, tetapi juga nilai moral dan spiritual.
Dijelaskan, kebijakan antikorupsi harus terlihat dalam pelaksanaan tugas, bukan berhenti sebagai dokumen atau sekadar memenuhi persyaratan administrasi. Pencegahan juga membutuhkan keterlibatan seluruh unsur di lingkungan Kementerian Agama.
Sosialisasi dan Asistensi tersebut dilaksanakan berdasarkan surat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor B-833/Kw.15.1/1-d/PS.00/08/2026 sebagai tindak lanjut surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor B-25/IJ/PS.00/08/2026 tentang Sosialisasi Materi Fraud dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di lingkungan Kementerian Agama.
Kegiatan secara daring diikuti Dirjen, Kepala Badan, Rektor, Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat pada Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kabag dan Kasubbag TU pada Inspektorat Jenderal, serta perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Secara luring hadir Inspektur I Ahmadin, Inspektur II Muhammad Ali Irfan, dan Inspektur IV Prof. Moh. Isom. Kegiatan dipandu Intan Nurul Karimah sebagai MC.
Bagi jajaran Kemenag Barsel, pembahasan fraud dan IEPK menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pengendalian berjalan sejak proses kerja dimulai, sehingga pencegahan tidak hanya dilakukan setelah muncul persoalan, tetapi menjadi bagian dari tata kelola
