BUNTOK — Pelayanan keagamaan dan pendidikan Hindu di daerah memasuki babak baru. Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Barito Selatan (Barsel), Miyah, menyerap langsung serangkaian program prioritas nasional yang dirancang untuk mempermudah akses layanan keumatan hingga ke tingkat pelosok.
Lewat forum daring "Direktur Jenderal Menyapa dan Mendengar" (Buda Sanggrahana) yang dipimpin Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija pada Rabu (16/9/2026), Miyah menyimak pemaparan teknis mengenai percepatan digitalisasi pendidikan keagamaan serta skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk revitalisasi sarana-prasarana.
"Arah kebijakan pusat saat ini sangat jelas, yaitu mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui platform digital dan pembenahan fasilitas. Sebagai penyuluh di lapangan, tugas kami adalah memastikan program ini benar-benar dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh umat Hindu di Barito Selatan," ujar Miyah usai mengikuti forum.
Selain fokus pada pembenahan fisik dan sistem digital, agenda utama yang diusung dalam pertemuan tersebut adalah penyelesaian Tanda Daftar Lembaga Keagamaan Hindu. Langkah ini menjadi krusial agar seluruh lembaga keagamaan di daerah memiliki legalitas yang kuat dan terdata secara presisi.
"Penyelesaian tanda daftar ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan kepastian hukum. Ketika lembaga terdaftar secara sah, akses terhadap pembinaan maupun dukungan pemerintah akan jauh lebih mudah dan transparan," tambah Miyah.
Pada bagian lain, forum nasional ini membedah mekanisme baru Sosialisasi Program Bantuan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama. Sistem satu pintu ini dihadirkan untuk memangkas birokrasi, mengikis potensi penyimpangan, serta memastikan bantuan keagamaan disalurkan secara akuntabel.
"Dengan sistem PTSP yang makin tertata, pengajuan bantuan untuk kegiatan maupun sarana keagamaan kini dilakukan terbuka. Masyakarat dan pengurus lembaga tidak perlu bingung lagi, semua prosesnya berjalan transparan dan bisa dipantau langsung," kata Miyah menjelaskan dampak keberadaan PTSP bagi umat di daerah.
Pertemuan Buda Sanggrahana yang diikuti jajaran Bimas Hindu dari tingkat pusat hingga daerah secara hibrida ini direncanakan menjadi wadah evaluasi rutin. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kendala di lapangan dapat direspons cepat oleh penentu kebijakan di tingkat pusat.
Humas Kemenag Barito Selatan mencatat, hasil dari pertemuan ini akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk pendampingan langsung kepada masyarakat dan pengelola lembaga keagamaan Hindu di wilayah Barito Selatan.
