Buntok (Humas) - Mengurus legalitas aset umat butuh tenaga ekstra dan ketelitian. Di Kabupaten Barito Selatan, proses sertifikasi tanah wakaf mendapat pendampingan melekat dari Kementerian Agama (Kemenag) setempat. Salah satunya dalam proses pembuatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Langgar Asy-Syifa.

Pendampingan kepada nazir Langgar Asyifa ini berlangsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barito Selatan, Senin (10/8/2026). Di masyarakat, pengurusan PBB untuk tanah wakaf ini sering disalahpahami. Banyak yang mengira langkah ini dibuat untuk membebani aset umat dengan pajak.

Faktanya, dokumen PBB murni diperlukan sebagai identifikasi geografis atau administrasi. Kertas tagihan ini menjadi bukti keabsahan riwayat kepemilikan tanah sebelum nantinya dialihkan secara resmi menjadi Sertifikat Hak Wakaf di ATR/BPN.

Aturannya sudah baku. Sebelum status hak tanah berubah menjadi Hak Wakaf, negara mewajibkan seluruh tanggungan administrasi fiskal terdahulu tuntas. PBB tahun berjalan wajib dilunasi lebih dulu oleh wakif atau pengelola tanah. Jika syarat ini terlewat, BPN tidak akan memproses penerbitan sertifikat baru.

Kerja ekstra di lapangan ini langsung mendapat acungan jempol. Penyelenggara Zakat dan Wakaf (PZW) Kemenag Barsel, H. Muhammad Sibawaihi, mengaku bangga dengan kegigihan tim di lapangan yang terus bergerak mengamankan aset wakaf.

"Kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pejuang tanah wakaf, baik para wakif, nazir, pengurus BWI dan lainnya. Tak terkecuali H. Hapiji selaku Penata Layanan Operasional di Kantor Kemenag Barito Selatan atas dedikasi dan totalitas yang tak kenal lelah mendampingi pemberkasan seluruh tanah wakaf yang diajukan ke BPN," kata Sibawaihi.

Di sisi lain, H. Hapiji yang blusukan mendampingi nazir mengurus berkas ke Bapenda menanggapi amanatnya dengan rasa syukur. Bagi dia, perannya saat ini jauh lebih dari sekadar urusan birokrasi di atas kertas.

"Alhamdulillah, saya bersyukur diberikan Allah SWT pekerjaan dan kesempatan membantu umat. Semoga tetap mendapatkan pahala amal jariyah sembari melaksanakan tugas sehari-hari di Kemenag," ucap Hapiji.

Langkah proaktif jajaran Kemenag Barsel ini diharapkan mempercepat proses sertifikasi tanah-tanah wakaf lainnya. Dengan tuntasnya urusan administrasi dasar seperti PBB, legalitas rumah ibadah di Barito Selatan akan semakin terjamin kuat secara hukum