Buntok (Humas) Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan terus memperkuat tata kelola lembaga keagamaan melalui pelayanan administrasi yang lebih tertib dan terukur. Salah satunya diwujudkan melalui penyerahan Surat Tanda Lapor (STL) kepada Gereja Bethel Indonesia (GBI) Kalahien, Kamis (11/6/2026).

Surat Tanda Lapor diserahkan langsung oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen Kemenag Barito Selatan, Hesti Rayani, didampingi staf Bimas Kristen. Dokumen tersebut diterima oleh Gembala GBI Kalahien, Pdt. Ruyetni.

Hesti mengatakan STL bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam mendukung legalitas dan keberlangsungan pelayanan gereja kepada jemaat.

"Surat Tanda Lapor menjadi salah satu dokumen yang mendukung tertib administrasi lembaga keagamaan. Dengan administrasi yang baik, pelayanan gereja dapat berjalan lebih terarah dan memiliki dasar yang jelas," kata Hesti.

Menurutnya, pelayanan administrasi keagamaan merupakan bagian dari tugas pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama agar setiap lembaga keagamaan dapat berkembang secara tertib dan akuntabel.

"Kami ingin memastikan setiap gereja mendapatkan pelayanan yang sama, mudah diakses, dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat mendukung penguatan kelembagaan gereja," ujarnya.

Pdt. Ruyetni menyambut baik penyerahan STL tersebut. Ia menilai kehadiran dan pendampingan yang dilakukan Bimas Kristen membantu gereja dalam memenuhi aspek administrasi yang dibutuhkan.

"Kami bersyukur dan berterima kasih atas pelayanan yang diberikan. Dokumen ini menjadi bagian penting bagi gereja dalam menjalankan pelayanan kepada jemaat dengan administrasi yang lebih tertata," ujar Ruyetni.

Ia berharap komunikasi dan pembinaan antara gereja dengan Kementerian Agama dapat terus berjalan sehingga berbagai kebutuhan pelayanan keagamaan dapat terfasilitasi dengan baik.

Sebagai tindak lanjut, Bimas Kristen Kemenag Barito Selatan akan terus melakukan pendampingan dan pelayanan administrasi kepada gereja-gereja di wilayah setempat guna memperkuat legalitas kelembagaan sekaligus mendukung terciptanya tata kelola organisasi keagamaan yang lebih baik.