Buntok (Humas) – Perubahan status perkawinan perlu diikuti pembaruan data kependudukan yang akurat agar administrasi warga tetap tertib. Untuk mendukung hal tersebut, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Barito Selatan melalui Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Barsel untuk menyusun dan mengonfirmasi nota kesepahaman terkait perubahan elemen data status kependudukan pascaperkawinan, Senin (26/10/2026).
Koordinasi berlangsung di ruang Kepala Disdukcapil Kabupaten Barito Selatan, Buntok. Pertemuan ini dihadiri Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Barsel, H. Muhamad Irfan, bersama jajaran staf Bimas Islam, serta Sekretaris Disdukcapil Barsel, Evi Kusumawardhani.
Pembahasan berfokus pada penyusunan dan konfirmasi nota kesepahaman untuk mendukung ketepatan pembaruan data status kependudukan masyarakat setelah melangsungkan perkawinan. Kerja sama ini diharapkan dapat menyelaraskan pencatatan administrasi perkawinan dengan data kependudukan sehingga informasi yang dimiliki kedua instansi tetap sesuai.
H. Muhamad Irfan menyampaikan bahwa pembaruan data status perkawinan merupakan bagian penting dari pelayanan administrasi kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi antara Kemenag dan Disdukcapil diperlukan agar proses pencatatan dan perubahan data dapat berjalan secara tertib.
“Melalui koordinasi ini, kami ingin memastikan pembaruan data status kependudukan pascaperkawinan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Ketepatan data sangat penting agar masyarakat memperoleh kepastian dalam mengurus administrasi kependudukan,” ujar H. Muhamad Irfan.
Ia menambahkan, penyusunan nota kesepahaman menjadi langkah awal untuk memperjelas dasar kerja sama kedua instansi. Dengan adanya kesepakatan tersebut, tindak lanjut pembaruan data diharapkan memiliki arah yang jelas dan mendukung pelayanan yang lebih mudah bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Barsel, Evi Kusumawardhani, menyambut baik koordinasi tersebut. Pembahasan bersama diperlukan untuk membangun kesesuaian data perkawinan dan status kependudukan, sehingga perubahan informasi masyarakat dapat ditangani sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.
“Koordinasi ini menjadi langkah penting untuk menyelaraskan data status perkawinan dengan administrasi kependudukan. Kami berharap pembahasan nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti sehingga kerja sama kedua instansi berjalan dengan jelas,” ujar Evi.
Hasil penyusunan dan konfirmasi nota kesepahaman tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti secara resmi oleh Kemenag Kabupaten Barito Selatan kepada Disdukcapil Barsel. Tahapan ini diharapkan memperjelas pelaksanaan kerja sama dalam mendukung pembaruan elemen data status kependudukan setelah perkawinan.
Melalui kerja sama ini, Kemenag Barsel dan Disdukcapil berupaya mendukung pelayanan administrasi perkawinan dan kependudukan yang lebih tertib, mudah, serta memberikan kepastian informasi bagi masyarakat. Pembaruan data yang akurat diharapkan dapat mengurangi kendala akibat ketidaksesuaian status perkawinan dalam dokumen kependudukan warga Bumi Dahani Dahanai Tuntung Tulus.
