Buntok (Humas) – Jangan anggap remeh data EMIS. Satu kesalahan data bisa berujung panjang, mulai dari pencairan dana BOS dan BOP yang terhambat hingga alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan, H. Hairil Saleh Al Zainudin, saat membuka Zoom Meeting Rapat Koordinasi dan Evaluasi BOS/BOP serta Penguatan Data Lembaga RA/Madrasah Tahun 2026, Selasa (14/7/2026).
“Validitas data EMIS menjadi kunci utama. Kesalahan atau ketidaksesuaian data bisa mengakibatkan keterlambatan pencairan dana maupun ketidaktepatan alokasi anggaran,” tegas Hairil.
Karena itu, ia meminta seluruh madrasah tidak menunda pembaruan data. Data harus dipastikan valid, akurat, dan diperbarui sebelum batas waktu yang ditentukan.
“Data harus selalu diperbarui. Jangan menunggu batas akhir baru bergerak,” ujarnya.
Rapat tersebut diikuti Kasi Pendidikan Islam Kemenag Barito Selatan, seluruh kepala madrasah, serta operator RA, MI, MTs, dan MA se-Kabupaten Barito Selatan.
Di hadapan peserta, Kakankemenag secara khusus memberikan apresiasi kepada para operator madrasah. Menurutnya, operator memiliki peran vital di balik tertibnya administrasi dan validitas data pendidikan Islam.
“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kasi Pendis beserta jajaran, para kepala madrasah, dan secara khusus operator madrasah yang menjadi pahlawan data sekaligus ujung tombak administrasi madrasah di Barito Selatan,” katanya.
Namun, ia mengingatkan kepala madrasah agar tidak menyerahkan seluruh urusan administrasi kepada operator maupun bendahara. Kepala madrasah tetap harus memegang kendali dan melakukan pengawasan.
“Jangan semua dibebankan kepada operator atau bendahara. Kepala madrasah harus tahu, mengawasi, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Pengelolaan BOS dan BOP, lanjut Hairil, wajib mengikuti petunjuk teknis terbaru dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Tidak boleh ada kebijakan yang keluar dari aturan.
Penggunaan anggaran juga harus berpegang pada prinsip 4T, yakni Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Guna.
“Kalau ada kendala sistem maupun aturan, segera koordinasikan dengan Seksi Pendis. Jangan dibiarkan berlarut-larut,” ucapnya.
Kakankemenag juga menekankan pentingnya transparansi dalam perencanaan dan pelaporan melalui aplikasi eRKAM. Di sisi lain, operator harus mendapat dukungan fasilitas kerja yang memadai, mulai dari perangkat hingga akses internet.
“Kepada bendahara BOS, jagalah integritas. Anggaran yang dikelola merupakan amanah negara yang harus dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral,” tuturnya.
Sementara itu, Kasi Pendidikan Islam Kemenag Barito Selatan, Zakirurahman, meminta kepala madrasah dan operator menjadikan hasil rapat sebagai pedoman kerja agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengelolaan data maupun anggaran.
“Mari kita bangun komunikasi yang cepat dan terbuka. Setiap kendala harus segera dikoordinasikan agar pelayanan kepada madrasah tidak terhambat,” ujar Zakirurahman.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan BOS dan BOP bukan hanya soal lengkapnya dokumen administrasi. Kedisiplinan satuan pendidikan dalam menjaga kualitas data juga menentukan berbagai kebijakan yang akan diterima madrasah.
Dalam rapat tersebut turut dibahas kesiapan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Asesmen Akhir Madrasah, termasuk kesiapan aplikasi Computer Based Test (CBT), jaringan internet, serta pembaruan data EMIS dan eRKAM.
Hairil kembali meminta seluruh madrasah memperkuat koordinasi dengan Seksi Pendidikan Islam. Ia tidak ingin ada madrasah yang tertinggal hanya karena komunikasi yang lambat atau persoalan teknis yang tidak segera disampaikan.
“Kalau ada masalah, komunikasikan. Jangan diam sampai akhirnya terlambat,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Kemenag Barito Selatan mendorong tertib administrasi, validitas data, dan pengelolaan BOS-BOP yang akuntabel sebagai fondasi mewujudkan Madrasah Maju, Bermutu, dan Mendunia.
