Buntok (Humas) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan, H. Hairil Saleh Al Zainudin meminta jajaran Bimbingan Masyarakat Kristen dan Bimas Hindu lebih aktif memantau dinamika sosial keagamaan di tengah masyarakat. Langkah ini dilakukan agar setiap potensi persoalan bisa terdeteksi lebih awal dan tidak berkembang menjadi konflik.
Arahan itu disampaikan saat memimpin rapat internal Early Warning System (EWS) Bimas Kristen dan Bimas Hindu di Aula Kantor Kemenag Barito Selatan, Jumat (24/7). Rapat dihadiri Kepala Subbag Tata Usaha Ismiradi, Fungsi SDM Muhammad Bukhari Muslim Mahridi, serta jajaran Bimas Kristen dan Bimas Hindu.
"Penyuluh agama adalah ujung tombak Kementerian Agama di tengah masyarakat. Jangan sampai kita baru mengetahui persoalan ketika sudah membesar. Begitu ada gejala, segera laporkan agar bisa ditangani sejak awal," kata H. Hairil Saleh.
Diakatakan, penyuluh agama kini memegang peran ganda. Selain memberikan pembinaan keagamaan, mereka juga dituntut menjadi pendeteksi dini terhadap berbagai dinamika sosial yang berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama.
"Yang kita bangun adalah respon cepat. EWS bukan untuk memata-matai umat, tetapi memastikan setiap persoalan bisa diselesaikan melalui dialog dan musyawarah sebelum menjadi konflik," ujarnya.
Menurutnya, penyuluh perlu mencermati berbagai indikator di lapangan, mulai dari provokasi di media sosial yang berdampak ke masyarakat, perselisihan penggunaan rumah ibadah atau ritual adat, hingga munculnya paham baru yang menimbulkan keresahan di kalangan umat Kristen maupun Hindu Kaharingan.
Ia juga meminta Bimas Kristen dan Bimas Hindu segera menyusun instrumen baku EWS beserta format laporan yang seragam agar seluruh data dari lapangan mudah dipetakan dan ditindaklanjuti.
"Kita butuh instrumen yang sama dan laporan yang baku. Dengan begitu, data yang masuk lebih akurat dan keputusan yang diambil juga lebih cepat," ucapnya.
Kepala Subbag Tata Usaha Kemenag Barito Selatan, Ismiradi, mengajak untuk memperkuat kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh adat, Mantir, Damang, tokoh masyarakat, hingga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
"Penyuluh tidak bisa bekerja sendiri. Bangun komunikasi dengan semua unsur masyarakat. Semangat Huma Betang harus menjadi kekuatan kita menjaga kerukunan di Barito Selatan," kata Ismiradi.
Sementara itu, Kepala Seksi Bimas Kristen, Hesti Rayani, memastikan pihaknya segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan menyusun mekanisme pelaporan yang lebih terukur.
"Kami ingin seluruh penyuluh memiliki pedoman yang sama sehingga informasi dari lapangan dapat diterima lebih cepat dan ditindaklanjuti secara tepat," ujarnya.
Penyuluh Agama Hindu, Miyah, mengakui tantangan di lapangan masih cukup beragam, mulai dari kondisi geografis hingga keterbatasan akses komunikasi. Meski begitu, koordinasi dengan tokoh adat dan lintas agama dinilai menjadi cara efektif menjaga kondusivitas daerah.
"Komunikasi yang baik dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama membuat persoalan lebih mudah diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik," katanya.
Melalui penguatan Early Warning System ini, Kemenag Barito Selatan ingin memastikan setiap potensi gangguan kerukunan dapat terdeteksi lebih cepat. Harapannya, penyelesaian setiap persoalan tetap mengedepankan dialog, kearifan lokal Huma Betang, dan semangat persaudaraan antarumat beragama.
