Buntok (Humas) - Keinginan warga Desa Pamait, Kecamatan Dusun Selatan untuk memiliki legalitas hukum atas tanah wakaf masjid, pemakaman, hingga sejumlah langgar akhirnya mendapat titik terang. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) langsung bergerak memberikan asistensi untuk mengurai benang kusut administrasi yang selama ini membuat warga bimbang.

Asa ini mencuat setelah Kepala Desa Pamait, Marni, S.Pd., bersama Perangkat Desa, Rahmani, S.Pd.I, disela-sela pertemuan mereka di PTSP Kantor BPN dan kesempatan ini digunakan untuk berkonsultasi pada Rabu (6/10/2026). Mereka blak-blakan mempertanyakan nasib aset umat di desanya agar memiliki kepastian hukum dan terhindar dari konflik di kemudian hari.

"Kami sangat berharap, bisakah pengurusan tanah wakaf di Desa Pamait ini punya kekuatan hukum yang sah? Sebab di sana ada satu masjid, satu area pemakaman, dan beberapa langgar yang sangat dibutuhkan masyarakat," tanya Rahmani mewakili kegelisahan warga desa setempat.

Merespons hal tersebut, Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Barsel, H. Muhammad Sibawaihi, memberikan jawaban yang menyejukkan sekaligus realistis. Ia menyatakan bahwa semua aset tersebut sangat bisa dilegalkan, namun ada syarat mutlak yang harus diperiksa terlebih dahulu demi keamanan status tanah itu sendiri.

"Tentu sangat bisa. Tapi yang pertama harus kita lakukan adalah memastikan titik koordinatnya. Kita perlu cek bersama, apakah tanah-tanah tersebut masuk dalam kawasan gambut atau lahan khusus," ungkap Sibawaihi.

Pengecekan ini sangat krusial karena aturan agraria yang ketat. Jika tanah tersebut ternyata berada di kawasan gambut yang masuk dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) atau kawasan konservasi/hutan, pengurusan sertifikatnya tidak bisa langsung jadi. Harus ada klarifikasi atau pelepasan status lahan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang, seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), agar statusnya benar-benar aman dan bersih (clean and clear) secara hukum agraria.

Sementara itu, Pelaksana pada Penyelenggara Zakat dan Wakaf, H. Hapiji, menepis anggapan miring yang kerap beredar di masyarakat bahwa mengurus tanah wakaf itu sulit dan berbelit-belit. Menurutnya, masalah utama biasanya hanya ada pada berkas, bukan pada niat melayani.

"Kalau ada anggapan sebelumnya bahwa tanah wakaf itu sulit atau bahkan tidak bisa disahkan, sebenarnya hambatan itu biasanya karena masalah administrasi saja. Misalnya alas haknya hilang, wakif (pemberi wakaf) sudah meninggal dunia, atau belum ada Akta Ikrar Wakaf (AIW). Masalah-masalah seperti ini yang justru harus kita bawa ke Kemenag agar bisa kita cari jalan keluarnya bersama-sama," terang Hapiji.

Lewat konsultasi ini, Kemenag Barsel berkomitmen mendampingi aparatur desa dan pengurus tanah wakaf di Pamait agar proses pemetaan dan pemberkasan bisa segera dimulai, sehingga aset-aset ibadah tersebut memiliki kekuatan hukum yang mutlak.