Buntok (Humas) – Pengurusan sertifikat tanah wakaf di Kabupaten Barito Selatan kini memerlukan perhatian ekstra terkait kelengkapan berkas. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan mengingatkan masyarakat dan para nazir bahwa pencantuman Nomor Objek Pajak (NOP) PBB serta validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi syarat mutlak sebelum berkas diproses Kantor Pertanahan.

Penata Layanan Operasional di ruang Penyelenggara Zakat dan Wakaf (PZW) Kemenag Barsel, H. Hapiji, menyampaikan bahwa sinkronisasi data perpajakan merupakan kunci utama agar penerbitan sertifikat tidak tersendat.

"Keterangan nomor PBB dan lembar validasi BPHTB wajib dilampirkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan untuk sertifikasi tanah wakaf. Ketentuan ini diberlakukan agar keabsahan data pertanahan terjamin sejak awal pendaftaran," ujar Hapiji di ruang kerjanya, Senin (24/8/2026).

Pemberlakuan syarat tersebut kerap memicu pertanyaan warga, mengingat tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan sosial umumnya nihil pungutan.

Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kemenag Barsel, Fitri, meluruskan hal teknis tersebut saat melayani pemohon. Menurutnya, pembebasan biaya tidak menghilangkan kewajiban verifikasi dokumen.

"Tanah wakaf pada dasarnya dibebaskan dari pembayaran PBB dan BPHTB. Namun, proses verifikasi datanya tetap wajib dilalui agar tercapai tertib administrasi sebelum permohonan peralihan hak diajukan ke Kantor Pertanahan," terang Fitri.

Melalui kelengkapan bukti validasi dari instansi terkait, para nazir di Barito Selatan diimbau untuk merapikan berkas legalitas sejak awal di loket PTSP agar proses legalitas tanah wakaf di BPN berjalan cepat tanpa kendala administrasi.