Buntok (Humas) Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan membidik realisasi anggaran minimal 95 persen pada Triwulan IV 2026. Target tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Triwulan III yang dipimpin Kepala Kemenag Barsel, H. Hairil Saleh Al Zainudin, Senin (12/10), di aula kantor setempat.

Kakankemenag meminta satker yang belum mencapai target segera melakukan percepatan realisasi anggaran dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Satker yang realisasi anggarannya masih di bawah target harus segera mengambil langkah taktis. Pelaksanaannya tetap harus sesuai aturan,” ujar H. Hairil Saleh.

Realisasi anggaran Triwulan III ditargetkan mencapai 75 persen. Sementara itu, realisasi pada Triwulan IV diharapkan mencapai minimal 95 persen.

Kakankemenag juga meminta setiap satker mempersiapkan program dan anggaran 2027 sejak dini agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana dan target.

“Perencanaan tahun 2027 harus dipersiapkan dengan baik. Setiap kegiatan perlu dirancang agar pelaksanaannya sesuai target,” katanya.

Selain mengevaluasi anggaran, Kakankemenag meminta pimpinan satker memperkuat pembinaan dan komunikasi internal. Langkah ini diperlukan untuk menjaga motivasi serta kondisi psikologis pegawai.

“Pimpinan harus membangun komunikasi dengan jajaran, mengenali kendala pegawai, serta memberikan bimbingan dan motivasi,” tuturnya.

Evaluasi juga membahas progres Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI). Seluruh kelompok kerja (pokja) diminta melengkapi dokumen pendukung atau eviden serta mempercepat pengunggahan data pada aplikasi.

Upaya tersebut merupakan bagian dari persiapan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pemenuhan dokumen dan pelaksanaan reformasi birokrasi perlu terus ditingkatkan.

Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Barsel, Ismiradi, mengingatkan seluruh ASN untuk mengisi aplikasi SIAPI terkait konflik kepentingan. Pengisian dijadwalkan mulai 15 Oktober 2026 dan berlangsung selama 24 jam.

“Dokumen PMPZI harus segera dilengkapi. Seluruh ASN juga perlu memperhatikan jadwal pengisian SIAPI agar kewajiban tersebut dapat diselesaikan,” ujarnya.

Ismiradi juga menyampaikan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (Perkin) dan pelaporan melalui aplikasi SIPKA. Secara umum, capaian kinerja satker berjalan baik, meski masih terdapat kendala kekurangan pegawai dan penataan guru di sejumlah madrasah.

Satker juga diminta menjaga ketepatan waktu pelaporan. Pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara (BMN), dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dilaksanakan secara tertib dan akuntabel.

Memasuki Triwulan IV, pimpinan satker diminta menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Setiap kendala perlu diidentifikasi dan dibahas bersama tim untuk menghasilkan solusi konkret.

Rapat dihadiri Kasi Pendidikan Islam, Kasi Bimas Islam, Kasi Bimas Kristen, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Penyuluh Hindu, pengawas madrasah dan pendidikan agama, serta kepala MIN 1, MTsN, dan MAN Barito Selatan.

Turut hadir Kaur TU se-Kabupaten Barito Selatan, bendahara masing-masing satker, JFT Perencana, serta operator bendahara, PMPZI, dan SIPKA.