Buntok (Humas) – Upaya mewujudkan pembangunan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat terus diperkuat melalui Rapat Koordinasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Kabupaten Barito Selatan yang digelar di Aula Kantor Bapperida Kabupaten Barito Selatan, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan bertema "Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Responsif Gender" itu dihadiri Kasi Pendidikan Islam (Pendis) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan, Zakirurahman, yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Zakirurahman menyambut baik pelaksanaan koordinasi lintas sektor yang dinilai penting untuk memastikan setiap program pembangunan mampu memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat.
"Pengarusutamaan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi memerlukan keterlibatan semua pihak agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata," ujarnya.
Menurutnya, prinsip inklusivitas perlu hadir dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk pendidikan, keagamaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
"Dengan kolaborasi yang baik, berbagai kebijakan dan program dapat disusun lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat," katanya.
Kegiatan dibuka oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Ita Minarni. Dalam arahannya, Ita mengajak seluruh perangkat daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan.
Langkah tersebut dinilai penting karena pembangunan yang berkualitas tidak hanya diukur dari capaian fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses, kesempatan, dan manfaat yang setara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala DP3APPKB Kabupaten Barito Selatan dan Kepala Bapperida Kabupaten Barito Selatan.
Sementara materi advokasi dan penguatan kebijakan disampaikan oleh narasumber dari DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.
Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai strategi implementasi Pengarusutamaan Gender dalam program pembangunan daerah, termasuk penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki. Forum ini juga menjadi ruang koordinasi antarlembaga untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan.
Kehadiran Kementerian Agama dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada target program, tetapi juga memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
